Transcription

SALINANPERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANREFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2019TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014TENTANG PEDOMAN EVALUASI REFORMASIBIROKRASI INSTANSI PEMERINTAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a.bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi dilingkungan instansi pemerintah dibutuhkan nAparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi ehingga perlu maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 merintah;Mengingat: a Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran2008NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916;3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025;4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 paratur(LembaranNegaraNegaradanRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 merintah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 merintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 1220);

ROKRASITENTANGPERATURANMENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMANEVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH.Pasal IKetentuan lampiran II Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi InstansiPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun antum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal anggal

ndangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Mei 2019MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA,ttdSYAFRUDDINDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Mei 2019DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdWIDODO EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 576

-1-LAMPIRAN FORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8TAHUN 2019TENTANGPERUBAHANPEDOMANEVALUASIPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSIPEMERINTAH.PETUNJUK TEKNISPENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ONLINEBAB IPENDAHULUANA. Latar amanatkandalamPeraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruhinstansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaanReformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telahditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untukmengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disampingitu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikanmasukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagipelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

asidilingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan PenilaianMandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakansebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (selfassessment). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas danefisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secaraonline.PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasiteknologi informasi (TI) berbasis web. PMPRB Online akan mempercepatproses PMPRB yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga(K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pengumpulan danpengolahan data, monitoring dan evaluasi data, serta memudahkan prosessaling belajar (bench learning) secara realtime online.Untuk memudahkan dalam penggunaan PMPRB Online, maka dibuatsebuah petunjuk teknis sebagai acuan bagi seluruh pengguna PMPRBOnline. Petunjuk Teknis PMPRB Online ini dirancang sedemikian rupa,agar lebih mudah dan cepat untuk dipahami.B. Maksud dan TujuanMaksud dari Petunjuk Teknis PMPRB Online adalah panduan yangdigunakan oleh K/L dan Pemda, Kementerian PANRB/Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dan Tim Quality Assurance(TQA).Sedangkan tujuannya adalah untuk:1. implementasi, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri PANRBNomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi ReformasiBirokrasi Instansi Pemerintah.2. Dijadikan dasar menilai kesiapan, monitoring, dan evaluasi sertapenjaminan kualitas.

-3-C. Ruang LingkupPetunjuk Teknis PMPRB Online meliputi mekanisme pengoperasian,pengelolaan dan penyajian informasi, dan proses pencapaian tujuan dansasaran Reformasi Birokrasi.

-4-BAB IITATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAANPENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ONLINEA. Infrastruktur PMPRB OnlinePMPRB Online memanfaatkan teknologi Aplikasi Web-Based sehinggadalam implementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak pengguna.Pengguna dan server dihubungkan dengan jaringan internet yang unakanPC/Laptop/Tablet yang telah memiliki browser seperti Firefox, InternetExplorer (IE), Microsoft Edge, Google Chrome maupun lainnya dankoneksi gunakanPC/Laptop/Tablet dengan Operating System (OS) seperti Windows,Linux, Mac, Android, dan lain-lain. Server PMPRB Online memanfaatkanOS Open Source Linux dan Engine Database Open Source Postgre SQL.Server ini beserta penunjang sistem dan jaringannya dikelola olehKementerian PANRB.Infrastruktur PMPRB Online dapat dilihat pada gambar berikut ini.

-5-B. Proses PMPRB OnlineProses yang terjadi pada aplikasi PMPRB Online adalah sebagai berikut:1. Server yang menyimpan database terletak di PMPRB Resource Centerdan terhubung ke jaringan internet.2. K/L dan Pemda menggunakan PC/Laptop/Tablet yang an jaringan internet, mengakses aplikasi PMPRB Online melaluibrowser seperti Firefox, IE, Microsoft Edge, Google Chrome.3. K/L dan Pemda melakukan pengisian PMPRB yang selanjutnya datatersebut akan terkirim ke database pusat.4. Dari data hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi olehseluruh K/L dan Pemda, akan diperoleh informasi mengenai daftarK/L dan Pemda yang telah mengirimkan PMPRB nya secara Online.5. ,Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, berperan sebagai AdminMENPANRB yang berfungsi melakukan pengelolaan data, lReformasi Birokrasi baik di tingkat K/L maupun Pemda.Pelaksanaan

-6-Proses pada PMPRB Online, dapat dilihat pada gambar berikut ini.Sekjen/Sestama/Sekda/Sekretaris K/L/PServer PMPRB diKemPANRBSubmit data hasilPMPRBIrjen/Irtama/Irda/InspekturKoordinasi PMPRB danInput data Hasil PMPRBMasyarakat/PublikInformasi kemajuanpelaksanaan reformasibirokrasiC. Diagram Alur Proses PMPRB OnlinePMPRB Resource CenterPengolahan data, Monev,dan Penyusunan Profil RB

-7-1. Kementerian PANRB melalui Admin MENPANRB akan memberikanID/username dengan kata sandi kepada Inspektur Jenderal/InspekturUtama/ Inspektur Daerah/Inspektur dan Sekretaris Jenderal/SekretarisMenteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah di setiap K/L dan Pemdauntuk dapat masuk ke dalam aplikasi PMPRB.2. kmemperbarui data profil sebelum membuat akun unit kerja danmelakukan penilaian.3. nspekturmembuat akun untuk unit kerja dan diserahkan kepada unit kerja.4. Unit kerja melaksanakan penilaian dan menginput data hasil penilaiantingkat unit kerja ke dalam aplikasi PMPRB Online.5. nspekturbertugas untuk mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasilPMPRB tingkat instansi ke dalam aplikasi PMPRB Online, sertamemverifikasi hasil penilaian unit kerja. Hasil verifikasi tersebut menjadidasar untuk penilaian di level instansi.6. adaUtama/SekretarisDaerah secara Online dengan menekan tombol "Kirim Penilaian" di daftarpenilaian.7. ma/SekretarisDaerah bertugas untuk memantau serta memeriksa hasil penilaian nspekturDaerah/Inspektur sebelum dikirim ke Kementerian PANRB secaraOnline.Apabila ada kekurangan atau perlu perbaikan dalam penilaian etarisUtama/SekretarisDaerah dapat mengirimkan kembali penilaian tersebut kepada InspekturJenderal/Inspekturdiperbaiki kembali.Utama/InspekturDaerah/Inspekturuntuk

nderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur sudah /SekretarisMenteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah mensubmit hasil PMPRBke Kementerian PANRB secara Online.8. Setiap penilaian yang telah dikirim oleh Sekretaris Jenderal/SekretarisMenteri/ Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah ke Kementerian PANRBakan segera diperiksa dan dievaluasi oleh tim evaluator.D. Penyampaian Hasil PMPRB aKementerian PANRB/UPRBN minimal sekali dalam setahun pada 31 Meiuntuk Tahun 2019, dan 30 April untuk tahun berikutnya.E. Hal-hal yang Perlu DiperhatikanKementerian PANRB/UPRBN memfasilitasi K/L dan Pemda dalamrangka penerapan PMPRB melalui metode saling belajar dan tukarpengalaman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar instansipemerintah dalam dan/atau luar negeri guna peningkatan kualitaspelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda.Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguanterhadap suatu hal dari petunjuk teknis ini, maka kepada pihak-pihakyang terkait, diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasidengan Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA IK

peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 8 tahun 2019 ten