Transcription

BUKU AJARHUKUM PERDATA INTERNASIONALPenyusun :Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.HumDr. Putu Tuny Cakabawa Landra, SH, M.HumI Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH, MHMade Maharta Yasa, SH, MHAnak Agung Sri Utari, SH, MHIda Bagus Erwin Ranawijaya, SH, MHAnak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH, M.HumMade Suksma Prijandhini Devi Salain, SH, MH, LLMI Made Budi Arsika, SH, LLMI Gde Putra Ariana, SH, M.KnI Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH, M.Hum, LLMKomang Widiana Purnawan, SH, MHCok Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH, MHPutu Aras Samsithawrati, SH, LLMFAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS UDAYANADENPASAR2016

BUKU AJARHUKUM PERDATA INTERNASIONALKode Mata Kuliah : BII3219Planning Group :Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.HumDr. Putu Tuny Cakabawa Landra, SH, M.HumI Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH, MHMade Maharta Yasa, SH, MHAnak Agung Sri Utari, SH, MHIda Bagus Erwin Ranawijaya, SH, MHAnak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH, M.HumMade Suksma Prijandhini Devi Salain, SH, MH, LLMI Made Budi Arsika, SH, LLMI Gde Putra Ariana, SH, M.KnI Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH, M.Hum, LLMKomang Widiana Purnawan, SH, MHCok Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH, MHPutu Aras Samsithawrati, SH, LLMFAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS UDAYANADENPASAR2016i

KATA PENGANTARPuji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karuniaNya, Buku Ajar Hukum Perdata Internasional berhasil diselesaikan. Buku Ajar inimerupakan hasil Revisi dari penggabungan Block Book Tahun 2010, buku ajar paradosen dan tambahan dari berbagai studi pustaka yang dimaksudkan untukmemperbaiki format, mereformulasi jenis-jenis tugas serta pemutahiran substansidan referensi. Buku Ajar mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini dimaksudkansebagai buku pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, baik untuk mahasiswamaupun bagi dosen dantutor, sehingga diharapkan pelaksanaan perkuliahanberjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditentukan di dalam Buku Ajar.Substansi Buku Ajar meliputi identitas mata kuliah, tim pengajar, deskripsimata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas, ujianujian, penilaian, dan bahan bacaan. Selain itu terdapat pula kegiatan pembelajaranyang dilakukan pada setiap pertemuan berdasarkan pada jadwal kegiatanpembelajaran. Buku Ajar ini dilengkapi dengan Kontrak Perkuliahan dan SatuanAcara Perkulianan yang ditempatkan pada lampiran.Dengan selesainya revisi ini, sepatutnya diucapkan terima kasih yang tuluskepada:1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan para Pembantu Dekan yangtelah berkomitmen dan konsisten untuk menerapkan metode problem basedlearning dalam proses pembelajaran, sehingga setiap mata kuliah diupayakanmemiliki pegangan berupa block book dan buku ajar sebagai salah satu reader.2. Para pihak yang telah membantu penyelesaian buku ajar ini.Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan pada bukuajar ini. Semoga bermanfaat terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mencapaihasil sesuai dengan kompetensi yang direncanakan.Denpasar, 05 Desember 2016Penyusuniii

SAMBUTAN DEKANFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANAPuja dan Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / IdaSang Hyang Widhi Wasa, atas anugrah dan karunianya, akhirnya Buku Ajar HukumPerdata Internasional, sebagai materi ajar dalam proses pembelajaran HukumPerdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana dapat diterbitkan.Terbitnya Buku Ajar Hukum Perdata Internasional ini merupakan hasil jerihpayah dari penulis sehingga perlu diberikan penghargaan dan apresiasi yangmendalam. Terbitnya Buku Ajar ini juga diharapkan agar penulis mampu secaraberkesinambungan mengkaji perkembangan terkini dari hukum yang berkaitandengan Hukum Perdata Internasional.Akhir kata, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih danpenghargaan kepada para penulis dan semua pihak yang telah membantupenerbitan Buku Ajar Hukum Perdata Internasional ini. Semoga para penulis terusmenumbuh kembangkan karyanya dan melahirkan ciptaan-ciptaan buku lainnyauntuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum.Denpasar, 15 Desember 2016Dekan Fakultas Hukum Universitas UdayanaProf. Dr. I Made Arya Utama, SH, M.HumNIP. 19650221 199003 1 005iii

DAFTAR ISIKATA PENGANTARDAFTAR ISII. IDENTITAS MATA KULIAHII. DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHANIII. CAPAIAN PEMBELAJARANIV. MANFAAT MATA KULIAHV. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAHVI. ORGANISASI MATERIVII.METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSESPEMBELAJARANVIII.TUGAS-TUGASIX. BAHAN PUSTAKAX. JADWAL PERKULIAHANPERTEMUAN I: PENDAHULUAN1. Definisi dan Istilah Hukum Perdata Internasional2. Peranan dan Manfaat Hukum Perdata Internasional3. Ruang Lingkup Hukum Perdata InternasionalPERTEMUAN II: TUTORIAL 1 PENGANTAR HUKUM PERDATAINTERNASIONAL1. Tugas : Study task-Discussion task2. Bahan BacaanPERTEMUAN III : SEJARAH UMUM HPI DAN SUMBER HUKUM1. Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional2. Sumber Hukum Perdata InternasionalPERTEMUAN IV : TUTORIAL 2 SEJARAH HPI DAN PERBANDINGANSUMBER HUKUM DENGAN HUKUM INTERNASIONAL1. Tugas : Study Taskiv

2. Tugas : Problem TaskPERTEMUAN V : TITIK TAUT DAN STATUS PERSONAL1. Pengertian Titik Taut2. Titik Taut Primer3. Titik Taut Sekunder4. Status Personala. Prinsip Kewarganegaraanb. Prinsip DomisiliPERTEMUAN VI: TUTORIAL 3 TITIK TAUT DAN STATUS PERSONAL1. Tugas : Problem Task Kasus Imajiner 12. Tugas : Problem Task Kasus Imajiner 2PERTEMUAN VII : UJIAN TENGAH SEMESTERPERTEMUAN VIII : ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL1. Asas-Asas HPI dalam Hukum Orang dan Keluarga2. Asas-Asas HPI dalam Hukum Benda3. Asas-Asas HPI dalam Hukum Perjanjian4. Asas-Asas HPI dalam Penentuan Status Badan HukumPERTEMUAN IX : TUTORIAL 4 ASAS-ASAS HUKUM PERDATAINTERNASIONAL1. Tugas : Problem Task Kasus Imajiner 12. Tugas : Problem Task Kasus Imajiner 2PERTEMUAN X : KUALIFIKASI DALAM HPI1. Pengertian2. Arti Penting Kualifikasi3. Teori-teori Kualifikasia. Teori Kualifikasi Lex Forib. Teori Kualifikasi Lex Causaev

c. Teori Kualifikasi Bertahapd. Teori Kualifikasi OtonomPERTEMUAN XI : TUTORIAL 5 KUALIFIKASI DALAM HPI1. Tugas : Study Task Kasus 12. Tugas : Discussion Task Kasus 23. Tugas : Discuccion Task Kasus 3PERTEMUAN XII : PERSOALAN PENDAHULUAN DAN RENVOI1. Persoalan Pendahuluana. Pengertianb. Persyaratanc. Cara Penyelesaian2. Renvoia. Pengertianb. Jenis-Jenis Persyaratanc. Praktek Penyelesaian RenvoiPERTEMUAN XIII : TUTORIAL 6 PERSOALAN PENDAHULUAN DANRENVOI1. Pendahuluan2. Tugas : Problem Task3. PenutupPERTEMUAN XIV: PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DANARBITRASE ASING DI INDONESIA1. Praktek Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Di Indonesiaa. Pengertian dan Jenis-jenis putusanb. Pengakuan dan pelaksanaanc. Perbandingan praktek di negara lain2. Praktek Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesiaa. Pengertianb. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusanvi

PERTEMUAN XV: TUTORIAL 7 TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSANPENGADILAN DAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA UJIAN AKHIRSEMESTER1. Tugas : Study Task2. Tugas : Discussion TaskPERTEMUAN XVI : UJIAN AKHIR SEMESTERLAMPIRAN I : SILABUSLAMPIRAN II : RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)LAMPIRAN III : KONTRAK KULIAHvii

I IDENTITAS MATA KULIAHNama Mata Kuliah: Hukum Perdata InternasionalKode Mata Kuliah: BII3219SKS: 2SKSPrasyarat: Hukum Internasional dan Hukum PerdataSemester: III / IVStatus Mata Kuliah: Wajib InstitusionalTim Pengajar:- Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, M.Hum- Dr. Putu Tuny Cakabawa Landra, SH, M.Hum- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH, MH- Made Maharta Yasa, SH, MH- Anak Agung Sri Utari, SH, MH- Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH, MH- Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH, M.Hum- Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH, MH, LLM- I Made Budi Arsika, SH, LLM- I Gde Putra Ariana, SH, M.Kn- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, SH, M.Hum, LLM- Komang Widiana Purnawan, SH, MH- Cok Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH, MH- Putu Aras Samsithawrati, SH, LLMII DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHANMata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis dari HukumPerdata Internasional. Secara garis besar, materi-materi tersaji yang dibahas adalah:a) Pengertian, Ruang Lingkup, Sejarah, dan Sumber Hukum Perdata Internasional;b) Titik Taut dan Status Personal dalam HPI; c) Asas-asas HPI; d) Kualifikasi danPersoalan Pendahuluan dalam HPI; e) Renvoi; f) Pelaksanaan Putusan Pengadilandan Arbitrase Asing di Indonesia.viii

III CAPAIAN PEMBELAJARANMahasiswa melalui partisipasinya pada mata kuliah Hukum PerdataInternasional ini diharapkan mampu memahami asas-asas, konsep-konsep, danteori-teori Hukum Perdata Internasional, serta dapat menganalisis permasalahanyang terjadi dalam Peristiwa Hukum Perdata Internasional.IV MANFAAT MATA KULIAHPeristiwa, kegiatan atau aktivitas yang bersifat lintas batas negara semakinmeningkat pada era globalisasi ini. Kegiatan atau aktivitas tersebut tidak hanyamenjadi bagian dari Hukum Internasional Publik tetapi juga Hukum InternasionalPrivat yang selanjutnya akan disebut dengan Hukum Perdata Internasional. Adanyaforeign element dalam peristiwa Hukum Perdata Internasional mengakibatkanterjadinya pertautan lebih dari satu sistem hukum nasional yang berbeda. Matakuliah ini dikonstruksikan untuk secara teoritis, mahasiswa diharapkan dapatmemperoleh pengetahuan mengenai sumber-sumber, asas-asas, konsep-konsepdan teori-teori tentang Hukum Perdata Internasional; dan secara praktis, mahasiswadiharapkan mampu menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada peristiwaHukum Perdata Internasional.V PERSYARATAN MATA KULIAHSecara formal, mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini harus telahlulus mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Perdata. Secara Substantif, matakuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadapmateri-materi dasar Hukum Internasional, diantaranya : Pengertian, Sumber HukumInternasional, Subyek Hukum Internasional dan Ruang Lingkup Hukum Internasional,Sementara terkait Hukum Perdata, mata kuliah ini mensyaratkan adanyapemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi-materi hukum benda,orang dan keluarga, perikatan / perjanjian.ix

VI ORGANISASI MATERIMateri kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan,yang dapat digambarkan secara sistematis, sebagai berikut:I. PENDAHULUANA. Definisi dan Istilah HPIB. Peranan dan Manfaat HPIC. Ruang Lingkup HPIII. SEJARAH UMUM HPI DAN SUMBER HUKUMA. Sejarah Perkembangan HPIB. Sumber Hukum Perdata InternasionalIII. TITIK TAUT DAN STATUS PERSONALA. Pengertian Titik TautB. Titik Taut PrimerC. Titik Taut SekunderD. Status Personal1. Prinsip Kewarganegaraan2. Prinsip domisiliIV. ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONALA. Asas-asas HPI dalam Hukum OrangB. Asas-asas HPI dalam Hukum BendaC. Asas-asas HPI dalam Hukum PerjanjianD. Asas-asas HPI dalam Penentuan Status Badan HukumV. KUALIFIKASI DALAM HPIA. PengertianB. Arti Penting KualifikasiC. Teori-teori Kualifikasi1. Teori kualifikasi lex fori2. Teori kualifikasi lex causae3. Teori kualifikasi otonom4. Teori kualifikasi bertahapVI. PERSOALAN PENDAHULUAN DAN RENVOIA. Persoalan Pendahuluan1. Pengertianx

2. Persyaratan3. Cara PenyelesaianB. Renvoi1. Pengertian2. Jenis-jenis3. Praktek Penyelesaian RenvoiVII. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DAN ARBITRASE ASING DIINDONESIAA. Praktek Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Di Indonesia1. Pengertian dan Jenis-jenis putusan2. Pengakuan dan pelaksanaan3. Perbandingan praktek di negara lainB. Praktek Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia1. Pengertian2. Pengakuan dan Pelaksanaan PutusanVII METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARANMetode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) dimana pusatpembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar”(learning) bukan “mengajar” (teaching). Strategi pembelajaran yakni kombinasiperkuliahan (6 kali pertemuan), tutorial (5 kali pertemuan, satu kali pertemuan untuk UjianTengah Semester (UTS), dan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS).Pelaksanaan perkuliahan dan tutorial yakni: perkuliahan di pertemuan 1,3,4,7,9, dan 10;kemudian tutorial di pertemuan 2,5,8,11,13; dimana UTS di pertemuan 6 dan UAS dipertemuan 14. Strategi perkuliahan yaitu berkaitan dengan pokok bahasan akandipaparkan dengan alat bantu media berupa papan tulis, power point slide, serta penyiapanbahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikutiperkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) melakukan penelusuranbahan, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai denganarahan (guidance) dalam Block Book. Adapun teknik perkuliahan adalah pemaparan materi,tanya jawab, dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).xi

VIII TUGAS-TUGASMahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkantugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. Tugas-tugas terdiri dari tugasmandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dantugas yang harus dipresentasikan.IX UJIAN-UJIAN DAN PENILAIANUjian-ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk essay dalam masa tengahsemester dan akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) dapat diberikan padasaat tutorial atas materi perkuliahan nomor 1, 2 dan 3. UTS dapat diganti denganmenggunakan nilai tutorial 1 dan 2 dari perkuliahan 1,2 dan 3. Sedangkan ujian akhirsemester ( UAS ) dilakukan atas materi perkuliahan 4, 5, 6 dan 7 serta tutorial 3,4dan 5 yang dilakukan pada pertemuan ke-14. Ujian dapat dilakukan secara lisan jikamemenuhi persyaratan pelaksanaan ujian lisan yang ditentukan dalam PeraturanAkademik Fakultas Hukum Universitas Udayana.Penilaian meliputi aspek hard skills dan aspek soft skills. Penilaian hard skilldilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Penilaian soft skill meliputipenilaian atas kehadiran, keaktifan, kemampuan presentasi, penguasaan materi,argumentasi, disiplin, etika dan moral berdasarkan pada pengamatan dalam tatapmuka selama perkuliahan dan tutorial. Nilai soft skill ini merupakan nilai tutorialyang dijadikan sebagai nilai tugas. Nilai Akhir Semester (NA) diperhitungkanmenggunakan rumus seperti pada Buku Pedoman Pendidikan FH UNUD 2013,yaitu:Sistem penilaian mempergunakan skala 5 (0-4) dengan rincian dan kesetaraansebagai berikut:xii

Skala NilaiKeterangan dengan Sangat 55-64D1Sangat kurang5,0-5,450-54E0Gagal0,0-4,90-49X BAHAN PUSTAKA1. Ahmad M. Ramli.1994. Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional,Teori dan Praktek. Bandung: CV. Mandar maju.2. Bayu Seto.2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Buku Kesatu, EdisiKetiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.3. Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam EraDinamika Global, Edisi ke-2,Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2005.4. Chesire, G.C., North P.M. 1992. Private International Law. 12th ed. London:Butterworths.5. J.G. Castel.1986. Introduction to Conflict of Law,.Second Edition, Toronto andVancouver: Butterworth.6. kumInternasional. Edisi Kedua, Cetakan ke-1. Bandung: PT. Alumni.7. Ridwan Khairandy, et.al,.1999. Pengantar Hukum Perdata InternasionalIndonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gama Media.8. Sudargo Gautama. 1987. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia.Jakarta: Bina Cipta.9. ------------- 1980. 10. Sunaryati Hartono.1989. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional. Bandung:Binacipta.xiii

XI JADWAL PERKULIAHANJadwal perkuliahan secara rinci sebagai berikut:NO PERTEMUANTOPIKKEGIATAN1IPendahuluanPerkuliahan 12IIPengantar HPI dan PeristilahanTutorial 13IIISejarah Umum HPI dan Sumber HukumPerkuliahan 24IVSejarah HPI dan Sumber HukumTutorial 256VVITitik Taut dan Status PersonalPerkuliahan 3Tutorial 378VIIVIIIAsas-Asas Hukum Perdata InternasionalAsas-Asas Hukum Perdata InternasionalPerkuliahan 4Tutorial 491011IXXXIUJIAN TENGAH SEMESTERKualifikasiDalam HPITeori Kualifikasi dan KasusTerstrukturPerkuliahan 5Tutorial 51213XIIXIIIPerkuliahan 6Tutorial 614XIVPersoalan Pendahuluan Dan RenvoiPersoalan Pendahuluan dan RenvoiPelaksanaan Putusan Pengadilan danArbitrase Asing di Indonesia15XV16XVITitik Taut dan Status PersonalPelaksanaan Putusan Pengadilan danArbitrase Asing di IndonesiaUJIAN AKHIR SEMESTERPerkuliahan 7Tutorial 8Terstrukturxiv

PERTEMUAN I: PERKULIAHAN KESATUPENDAHULUAN1. Definisi dan Istilah Hukum Perdata InternasionalUntuk mempelajari Hukum Perdata Internasional ada baiknya kita mengetahuiistilah-istilah yang ada di beberapa negara. Istilah Hukum Perdata Internasional (HPI)yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah1 :1. Private International Law2. International Private Law3. Internationales Privaatrecht4. Droit International Prive5. Diritto Internazionale PrivatoAda beberapa pendapat sarjana yang memberikan pandangan dan definisi daribeberapa istilah di atas antara lain pendapat dari Prof. G.C. Cheshire (Inggris)beranggapan bahwa : “.Private International Law comes into operation whenever thecourt is faced with a claim that contains a foreign element. It functions only when thiselement is present and.”. Dalam tulisan yang sama Prof. Cheshire menyimpulkanbahwa : Private International Law, then is that part of law which comes into play whenthe issue before the court affects some fact, event, or transaction that is so closelyconnected with a foreign system of law as to necessitate recourseto that system2.Prof. R.H. Graveson berpendapat bahwa “The Conflict of Laws, or PrivateInternasional Law, is that branch of law which deals with cases in which some relevantfact has a connection with another system of law on either territorial or personalgrounds, and may, on that account, raise a question as to the application of one’s ownor the appropriate alternative (ussually foreign) law to the determination of the issue, oras to the exercise of jurisdiction by one’s own or foreign courts”.Pandangan Prof. Graveson ini kurang lebih dapat diterjemahkan sebagai berikut:Conflict of Laws atau Hukum Perdata Internasional adalahbidang hukum yang1Ridwan Khairandy, et.al, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cetakan Pertama,Gama Media, Yogyakarta, 1999, h. 1.2Dikutip dari Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu, Edisi Ketiga,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Bayu Seto I), 2001, h. 6.1

berkenaan dengan perkara-perkara yang didalamnya mengandung fakta relevan yangmenunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorialmaupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentangpenerapan hukum sendiri atau hukum lain (yang biasanya asing) atau masalahpelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badang pengadilan asing3.Prof. J.G. Sauveplanne berpendapat bahwa Hukum Perdata Internasional atauInternationale Privaat Recht (Nederlandse) adalah keseluruhan aturan-aturan yangmengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemeninternasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negaranegara asing, sehingga dapat pertanyaan apakah penundukan langsung ke arah hukumasing itu tanpa harus menundukkan diri pada hukum intern (hukum Belanda).4Sudargo Gautama mendefinisikan Hukum Perdata Internasional sebagai suatukeseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukummanakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubunganatau peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkantitik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negarayang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal5.Kemudian Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Hukum PerdataInternasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubunganperdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengaturhubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk padahukum perdata (nasional) yang berlainan6.Sedangkan Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa Hukum PerdataInternasional mengatur setiap peristiwa/hubungan hukum yang mengandung unsurasing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari Hukum3Ibid.Ibid, h 7.5Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan PembinaanHukum Nasional - Binacipta, Bandung, 1987, (selanjutnya disebut Sudargo Gautama I), h. 21.6Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Kesatu,PT. Alumni, Bandung, 2003, h. 1.42

Perdata Internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka HPIsebenarnya dapat disebut sebagai Hukum Pergaulan Internasional7.Jadi yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidahkaidah HPI adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negarayang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal HPI Indonesia, HPIJerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya8.Dalam HPI Indonesia telah terjadi pertentangan istilah (Contraditio in Termins),maksudnya bahwa seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negarapadahal hukum perdata tersebut (HPI) berlaku di Indonesia. Padahal HPI adalah bunganatauperistiwa-peristiwanya. Yang dimaksud dengan “internasional” adalah karena dalam hubungan /peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asingnya (foreign element).Beberapa contoh sederhana di bawah ini dapat mengilustrasikan pendapat daripara sarjana di atas antara lain:- Seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara Jepang.Pernikahan dilangsungkan di Tokyo, dan karena salah satu pihak ternyata masihterikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, maka pihak itu dianggap telahmelakukan poligami, dan pihak yang lain mengajukan gugatan perceraian diPengadilan Indonesia di Jakarta;- Sebuah kontrak jual beli antara sebuah perusahaan ekspor dari Indonesia dengansebuah perusahaan importir di negara bagian Florida Amerika Serikat mengenaibarang-barang yang harus diangkut dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya keMiami Florida. Perjanjian dibuat di Jakarta. Ketika barang siap dikirimkan, ternyataimportir tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran pada waktunya.Eksportir Indonesia kemudian berniat untuk mengajukan gugatan wanprestasi danmenuntut ganti rugi melalui Pengadilan di kota Miami, Florida.Bahkan agak berbeda dari contoh-contoh di atas, orang dapat pula menghadapiperistiwa-peristiwa hukum yang walaupun menunjukkan ciri yang sama, tetapi bersifatagak khusus, seperti misalnya dalam rangka pemasaran sejumlah bahan produk-produk7Lihat Sunaryati Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1989,h. 29.8Ridwan Khairandy, et al, op cit, h. 4.3

elektronik dari Indonesia ke Korea Selatan, eksportir dari Indonesia dan importir dariKorea Selatan telah membuat sebuah kontrak yang siap untuk dilaksanakan. Namundemikian, dalam pelaksanaannya ternyata para pihak menghadapi hambatan karenaadanya pembatasan-pembatasan impor (bea masuk atau standar mutu) yangditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk impor barang-barang elektronik. Timbulpersoalan tentang sejauhmana kaidah-kaidah hukum administrasi negara asing itumengikat dan berlaku terhadap perjanjian-perjanjian semacam itu9.2. Peranan dan Manfaat HPIPerkembangan Hukum Perdata Internasional di dasarkan pada kenyataanadanya koeksistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang sederajad. Setiappembuat hukum di suatu negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengankebutuhan atau situasi yang ada di negaranya. Namun adakalanya terjadi peristiwaperistiwa hukum yang menunjukkan adanya kaitan atau relevansi dengan lebih darisatu sistem hukum negara-negara. Bila kenyataan yang ada dikaitkan dengan materiHPI maka akan selalu timbul permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadimasalah pokok dalam mempelajari HPI, yaitu10 :a. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikanpersoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing;b. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan ataumenyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsurasing; danc. Bilamana atau sejauhmana suatu pengadilan harus memperhatikan danmengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkanhukum atau putusan hakim asing.Dengan adanya unsur masalah-masalah pokok dalam HPI ini maka dapatmempermudah para pembaca, baik mahasiswa, dosen, maupun stakeholder lainnyaagar lebih mudah dalam mempelajari dan memahami apa itu HPI, perbedaan antara9Bayu Seto I, op cit, h. 1-2.Ridwan Khairandy, et al, op cit, h. 9.104

HPI dengan Hukum Internasional (publi) baik dari subyek hukum, sumber hukummaupun permasalahan yang diatur.Manfaat dan peranan ilmu begitu besar bagi para pembaca dan orang-orangyang menekuni profesi di bidang hukum dalam menerapkan teori-teori maupun kaidahdan asas hukum yang terkait dengan peristiwa HPI untuk memecahkan permasalahanyang ada dalam praktek di setiap negara.3.Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasionala. HPI Rechtstoepassingsrecht (yang tersempit)Hukum Perdata Internasional hanya terbatas pada masalah hukum yangdiberlakukan (rechtstoepassingrecht). Di sini yang dibahas hanyalah masalahmasalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal lainyang berkenaan dengankompetensihakim, status orang asing, dankewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Sistem semacam ini dianut olehHPI Jerman dan Belanda.b. HPI Choice of Law Choice of Jurisdiction (yang lebih luas)Menurut sistem ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan conflict oflaw (tepatnya choice of law), tetapi termasuk pula persoalan conflict ofjurisdiction (tepatnya choice of jurisdiction), yakni persoalan yang bertaliandengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi HPI tidak hanya menyangkutmasalah hukum yang diberlakukan, tetapi juga hakim manakah yangberwenang. Sistem HPI yang lebih luas ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara Anglo Saxon lainnya.c. HPI Choice of Law Choice of Jurisdiction Condition des Etrangers (yanglebih luas lagi)Dalam sistem ini HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum danpilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing (conditiondes etrangers statuutlingen statuut). Sistem semacam ini dikenal di negaranegara latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan.d. HPI Choice of Law Choice Jurisdiction Condition des Etrangers Nationalite (yang terluas)5

Menurut sistem ini HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atauhakim, status orang asing, dan kewarganegaraan (nasionalite). Masalahkewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh danhilangnya kewarganegaraan. Sistem yang sangat luas ini dikenal dalam HPIPerancis, dan juga dianut kebanyakan penulis HPI11.11Ridwan Khairandy, et al, op cit, h. 11-12.6

PERTEMUAN II: TUTORIAL KESATUPENGANTAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL1. Study Task-Discussion TaskHukum Perdata Internasional merupakan perangkat di dalam sistem hukumnasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yangmenunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Definisi hukumperdata internasional akan menjadi lebih jelas jika kita kaitkan dengan definisi hukuminternasional. Hal tersebut selain dikarenakan keduanya sama-sama memakai istilahinternasional, keduanya juga acapkali dipertentangkan. Dari istilah yang digunakan,para ahli khususnya di Indonesia sepakat untuk menggunakan istilah hukum perdatainternasional dengan sederet pertimbangan yuridis maupun non-yuridis.Untukmemahami suatu peristiwa hukum merupakan ruang lingkup materi hukum perdatainternasional, maka kita harus mampu mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisisapakah suatu peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum perdatainternasional. Apabila proses ini dapat dilalui, maka peristiwa hukum perdatainternasional akan dapat diselesaikan secara runtut dan sistematis denganmengetahui alur permasalahan pokok dalam hukum perdata internasional.2. Petunjuk1. Diskusikan Persamaan dan Perbedaan Hukum Internasional dengan HukumPerdata Internasional!2. Pelajari pertimbangan-pertimbangan para ahli memilih istilah Hukum PerdataInternasional dibandingkan Hukum Perselisihan atau Hukum Antar Tata Hukum(HATAH)!3. Jelaskan apa yang menjadi masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional!Bahan BacaanBayu Seto Hardjowahono.2006. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung:Citra Aditya Bakti, h.10-21.Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:FH-UIIPress, h.2-147

Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia.Jakarta: Bina Cipta.-------------------------1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.8

PERTEMUAN III : PERKULIAHAN KEDUASEJARAH UMUM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN SUMBERHUKUMNYA1. Sejarah Perkembangan Hukum Perdata InternasionalA. Awal Perkembangan Hukum Perdata Internasional (Masa Romawi Kuno)Hukum Perdata Internasional dapat dianggap sebagai bidang hukum yangdinamis dan selalu berkembang menyesuaikan diri pada perkembangan-perkembangankebutuhan di dalam masyarakat modern. Namun demikian HPI tidak dapat dianggapsebagai bidang hukum baru yang baru tumbuh di abad ke-20 karena asas-asas danpola berpikir HPI sudah dapat dijumpai dan tumbuh di dalam pergaulan masyarakat dimasa Kekaisaran Romawi (abad ke 2 M sampai dengan abad ke 6 M) seiring denganpertumbuhan kebudayaan Barat (western civilization) di Eropa Daratan.Di dalam sejarah perkembangan HPI tampaknya perdagangan (pada tarafpermulaan adalah pertukaran barang atau barter) dengan orang asinglah yangmelahirkan kaidah-kaidah HPI. Pada jaman Romawi Kuno, segala persoalan yangtimbul sebagai akibat hubungan antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikanoleh hakim pengadilan khusus yang disebut praetor peregrinis. Hukum yang digunakanoleh hakim tersebut pada dasarn

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, Buku Ajar Hukum Perdata Internasional berhasil diselesaikan. Buku Ajar ini merupakan hasil Revisi dari penggabungan Block Book Tahun 2010, buku ajar para dosen dan tambahan dari berbagai studi pustaka yang dimaksudkan untuk