Transcription

View metadata, citation and similar papers at core.ac.ukbrought to you byCOREprovided by Universitas PasundanBAB IIITANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANANSAMPAH PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI DIKOTA BANDUNGA. Kondisi geografis kota Bandung terkait dengan aliran sungaiKota Bandung terletak pada posisi Kota Bandung terletak pada posisi107º36’ Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandungadalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada PeraturanDaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandungsebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandungdengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, KotaBandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan KabupatenBandung Barat;2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan KotaCimahi;3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung46

47Jika ditinjau melalui kondisi Hidrologi, Wilayah Kota Bandungdilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung,Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo,Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug ibuntu,SungaiCigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebutselain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, jugaoleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK.Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai(DPS) Citarum bagian hulu. Secara Nasional, DPS ini sangat penting karenamerupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakansebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini kondisisebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran.Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik menjadi salahsatu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitassungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. SungaiCikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah KotaBandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

48Berikut ini merupakan daftar sungai yang melintasi daerah Kota BandungNO KODE1NAMASUNGAI23ORDO4STATUS KEBIJAKAN5KETERANGAN67CITARUM28 km TermasukLintasKali11Cikapundung2 (Dua)PropinsiKota / Kab.21.1Cipaganti3 (Tiga)Kota3 (Tiga)PropinsiCikapundung31.2Kolot41.2.1Cibunut4 (Empat) Kota51.2.2Cihapit4 (Empat) Kota61.2.3Cikudapateuh4 (Empat) Kota71.2.4Cibeunying4 (Empat) KotaLintas Kota/Kab

49NO KODE81.3NAMASUNGAICipalasariORDO3 (Tiga)STATUS KEBIJAKAN KETERANGANKotaLintas Kota/KabCiateul /91.3.1Ciguriang4 (Empat) Kota101.3.2Cihampelas3 (Tiga)Kota112Cipamokolan2 (Dua)Propinsi122.1Cileuweung2 (Dua)Propinsi132.2Cikiley3 (Tiga)Kota142.3Cicabe3 (Tiga)Kotagalo/Cingised3 (Tiga)KotaCidurian2 (Dua)PropinsiLintas Kota/Kab3 (Tiga)KotaLintas Kota/KabLintas 2Cimuncang193.3Ciparangpung3 (Tiga)Kota204Cicadas2 (Dua)Propinsi215Cinambo lama2 (Dua)Kota3 (Tiga)Kota4 (Empat) KotaCipamulihan /225.1CihampelasLintas Kota/Kab

50NO KODENAMASUNGAIORDOSTATUS KEBIJAKAN235.1.1Cilameta3 (Tiga)Kota245.1.2Ciwaru3 (Tiga)Kota255.1.3Cisurupan3 (Tiga)Kota265.2Cisaranten3 (Tiga)Kota275.2.1Cipanjalu3 (Tiga)Kota3 (Tiga)PropinsiKETERANGANCijalupang/Cina285.2.2mbo BaruLintas Kota/KabLintas Kota/KabdiCipariuk /295.3CibiruPerbatasan di3 (Tiga)Propinsisebelahtimur.306Ciwastra3 (Tiga)KotaLintas Kota/Kab317Citepus2 (Dua)PropinsiLintas Kota/Kab327.1Ciroyom3 (Tiga)Kota337.2Cipedes3 (Tiga)Kota

51B. PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNGPerusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung merupakan BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa kebersihan yangdidirikan 1985 silam oleh Wali Kota Bandung saat itu, Bapak AtengWahyudi.Pendirian PD Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda)Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Perda Kota Bandung Nomor 14/2011 tentangPerusahaan Daerah Kebersihan.Adapun tugas pokok PD Kebersihan adalah menyelenggarakanpelayanan jasa di bidang persampahan untuk mewujudkan kota yang bersih,yang kegiatannya meliputi penyapuan jalan, pengumpulan dan pemindahan,pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 14/2011, tujuan pendirianPD Kebersihan adalah menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayananjasa pengolahan sampah, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, pelayanankebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah, dan usaha lainnya yangditetapkan dengan keputusan direksi.Selain itu, PD Kebersihan juga melaksanakan penugasan pemerintahdaerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanankebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatanasli daerah (PAD).

52PD Kebersihan Kota Bandung didirikan melalui fase-fase yang dimulaisejak 1960 hingga saat ini. Fase-fase tersebut secara garis besar terbagi kedalam lima periode:Pada periode 1960 sampai dengan 1967, pengelolaan dan penanganankebersihan sudah menjadi perhatian pemerintah daerah, yang pada masa itumenjadi tanggung jawab Tim Pembersihan dan Pertamanan Kota (TPPK)yang menginduk pada Unit Kerja Dinas Teknik A.Pada periode 1967 sampai dengan 1972, beban pengelolaan hseiringbergabungnya Bagian Riool dan Saluran Terbuka serta Dinas PekerjaanUmum dan Dinas Teknik A.Pada periode 1972 sampai dengan 1983, pemerintah daerahmemandang perlu mengembangkan institusi dengan memisahkan penanganankebersihan, pertamanan, rioolering, dan saluran terbuka dari Dinas TeknikPenyehatan seiring dengan bertambahnya volume pekerjaan di bidangkebersihan dan meningkatnya kebutuhan air minum serta semakin pesatnyapertumbuhan dan perkembangan kota.Dengan pemikiran tersebut, maka pada 1972, dibentuklah unit kerjabaru, yakni Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kotamadya DaerahTingkat II Bandung. Dengan terbentuknya DK3, penanganan dan pengelolaankebersihan mulai ditangani unit kerja tersendiri, meskipun di dalamnya masihharus menangani pertamanan, riool, dan saluran.

53Pada periode 1983 sampai dengan 1985, bobot pekerjaan masingmasing bagian terus meningkat, sehingga volume pekerjaan DK3 bertambahpadat dan kompleks. Kondisi itu sejalan dengan tuntutan warga Kota ihanmaupunterpeliharanya sungai dan saluran.Diperlukan sistem modern, meskipun diperlukan dana yang tidaksedikit, seperti untuk pengadaan saranadan prasarananya. Untuk kebutuhantersebut, masyarakat dinilai perlu diberdayakan agar berperan aktif, baikdalam dukungan dana maupun penanganan kebersihan. Dengan demikian,penanganan kebersihan secara profesional diharapkan betul-betul tercapaidankebersihan kota pun terpelihara baik.Atas pertimbangan tersebut, dibentuklah PD Kebersihan pada tahun1985 sebagai perusahaan daerah pertama yang sekaligus dijadikan pilotproject di Indonesia dalam hal penanganan dan pengelolaan kebersihan olehpemerintah daerah.Alasan lain yang melatarbelakangi pembentukan PD Kebersihan,antara lain meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang kebersihan dengantersedianya prasarana, sarana, dan peralatan yang lebih modern; upayamembuka lapangan kerja bagi warga Kota Bandung; menggali rakatuntukberpartisipasi aktif menangani permasalahan kebersihan, melalui dukungandana lewat pembayaran jasa pelayanan kebersihan.

54Selain itu, pembentukan PD Kebersihan juga menjadi upaya yangharus ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi beban anggaran karenapenanganan kebersihan memerlukan dana yang sangat besar. Dengan dikelolaoleh perusahaan daerah, operasional penanganan dan pengelolaan kebersihandiharapkan dapat dibiayai secara mandiri dan secara bertahap diharapkanmemberikan kontribusi terhadap PAD dari sebagian laba yang diperolehnya.Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 101 Tahun 2006tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah KotaBandung.1. Fungsiuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada peraturan tersebutmenjelaskan bahwa untuk menjelaskan tugas pokok, PerusahaanDaerah Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan danusaha jasa kebersihan di bidang persampahan sejalan dengan visidan misi Kota Bandungb. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di bidang persampahanKota Bandung meliputi penyapuan, pengumpulan, pengangkutan,pembuangan dan pengolahan akhirc. Penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kebersihan di bidangpersampahan.2. Tugas Pokok

55Tugas pokok perusahaan daerah kebersihan adalah menyelenggarakanpelayanan jasa kebersihan di bidang persampahan untuk mewujudkankondisi kota yang bersih dan memupuk pendapatan.Selain tugas pokok dan fungsi yang telah dipaparkan, adapun programkegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kota Bandung diantaranyayakni:1. Pelayanan Unggul Kebersihan SampahPeningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melaluioptimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan,pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah terdiri dari:a. Penyapuan dan Pewadahan1) Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan jalan pada shiftdan fasilitas umum.2) Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di jalur jalanutama dan jalur wisata pada shift 2 dan 3.3) Pengadaan sarana penyapuan.4) Mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper.)5) Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalandan TPS oleh Tim Buser.b. Pengumpulan dan pemindahan sampah meliputi:

561) Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tongsampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.2) Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampahdari kawasan komersial melalui pelayanan khusus.3) Pengadaan motor sampah, kontainer, dan mobil pick up4) Perbaikan, penataan dan memperindah TPS5) Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu6) Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Center7) Usulan penambahan pengadaan mesin press ke KementerianPekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TDNyengseret serta pembangunan infrastruktur Recycling Center8) Peningkatan pelayanan pengumpulan dan pengangkutansampah di Daerah Aliran Sungai (DAS)c. Pengolahan SampahMengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui:-Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yangtereduksi 50% sampah organik dan 20% sampah anorganik,residu diangkut ke TPA 30% melalui:o r dan pengomposan yang dibangun diTPS/TPS 3Ro Percepatan pembangunan biodigester di Pasir Impun

57-Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampahorganik menggunakan “maggot” (CSR).-Optimalisasi Bank Sampah Resik PD Kebersihan skala kotabekejasama dengan pihak ke 3-Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)antara lain tong sampah terpilah, komposter, dlld. Pengangkutan-Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 m³-Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :o Truk sampah bantuano Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkanpengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyakmaksimal 50 rit/hari-Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPSPasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampahyang diangkut ke TPAe. Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimuktiyang berkerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayartipping fee atau kompensasi jasa pelayanan (KJP) dan kompensasidampak negatif (KDN) sebesar Rp 33.500/ton dan tambahan KDNuntuk arus balik sebesar Rp 10.500/rit.2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

ngembangkan dan membangun kepedulian masyarakat agar dapatmemperhatikan dari perspektif ekonomi kerakyatan. Inovasi yangdikembangkan yaitu proses rebranding. Proses rebranding inidilakukan sebagai upaya KLHK untuk meningkatkan kualitas daripengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penghargaan Adipuratersebut. Adipura baru akan mempunyai efek yang lebih komprehensifdan holistik dalam membangun sebuah kota yang bersih, teduh, sehat,dan berkelanjutan, yang tepat menggambarkan manfaat sampahtersebut adalah from trash to cash. Bank sampah juga menjadi poinpenting dalam penilaian Adipura yang saat ini sedang dalam prosesevaluasi program dan pembaruan identitas.3. Percepatan PenagihanOptimalisasi pendapatan perusahaan melalui:a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasapengelolaan sampahb. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihanc. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khususpengangkutan sampah dari kawasan komersiald. Meningkatkanpendapatandaripemanfaatan(meningkatkan kinerja bank sampah yang sudah terbentuk)e. Pemberdayaan assetsampah

594. Kolaborasi Pengelolaan SampahPeningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah,melalui dukungan:a. Membuat media sosialisasi melalui internet: website PDkebersihan, akun facebook, twiter dan instagramb. Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasapengelolaan sampah dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)untuk mendukung Kawasan Bandung Bebas sampah danoptimalisasi kegiatan Bank Sampah Resik PD Kebersihan,mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/kelurahan/ kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihanc. Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PDKebersihan dan masyarakatd. Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dannon organik) ke masyarakate. Pemasangan tempat sampah pejalan kakif. Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompokmasyarakat dan ke berbagai media cetak dan elektronik,pemasangan spanduk5. SDM dan Organisasi yang unggulMengoptimalkan kelembagaan melalui:

60a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melaluipendidikan, pelatihan serta pembinaan pegawai.b. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan sertapenyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proramBPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatanc. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan danbeban kerjad. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 Tahun2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandunge. Menyusun budaya kerjaf. Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOPg. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaansampah melalui:a. Menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 2011 tentang PengelolaanSampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah danKeputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi danfasilitas TPSb. PenyusunanKeputusanDireksiyangberkenaanmanajemen PD Kebersihan dan pengelolaan sampahc. Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan assetdengan

61d. Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi denganinstansi yang berwenang dalam penegakan hukumC. Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kota BandungTugas pokok adalah untuk melaksankan kewenangan daerah dibidangpekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan sumber daya air. Untukmelaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Dinas Bina Marga danPengairan mempunyai fungsi:1) Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamarhaan dan sumber dayaair;2) Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumberdaya air yang meliputi perencanaan, pengendalian, operasional,pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air;3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dansumber daya air;4) Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai denganbidang tugasnya.Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga danPengairan adalah Bidang Pekerjaan umum yang meliputi jalan umum berikutbangunan pelengkapnya; jembatan; saluran drainase jalan dan trotoar,Infrastruktur sungai termasuk bangunan pelengkapnya; bendung, bangunan

62pembagi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan peneranganjalan umum.D. Kewenangan Pengelolaan sampahUpaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajibmemprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dankewenangan pemeritah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan perandunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional,efektif dan efisien.Peraturan perundang-undangan secara hirarkis sudahmewajibkan kepada para pimpinan pemerintahan untuk dapat menindaklajutipelaksanaan pengelolaan sampah terutama mengadakan suatu kebijakan yangsesuai dengan kewenangannya. Adapun beberapa kewenangan yang terbagikedalam tiga jenis wewenang pemerintahan sesuai dengan otonomi daerahyaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.Wewenang pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pengelolaansampah mempunyai kewenangan diantaranya menetapkan kebijakan danstrategi nasuonal pengelolaan sampah; menetapkan norma, standar, prosedurdan kriteria pengelolaan sampah; memfasilitasi dan mengebangkan kerja nsampah;kinerjapemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan menetapkan kebijakan

63penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah, aflikasinyaserahkan gubernur untuk dikondisikan disetiap wilayahnya.44Wewenang pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan etapkankebijakankebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakanpemerintah; memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi,kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakankoordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalampengelolaan sampah; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaansampah antarkabupaten/antarkota dalam satu provinsi.45Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan:menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakannasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skalakabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerjapengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasitempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dantempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secaraberkala setiap 6 (enam) bulan selama kurun waktu tertentu terhadap tempatpemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah4445Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan SampahPasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

64ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap daruratpengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.46Terkait dengan pelaksana teknis pengelolaan sampah yang lebihspesifik ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana keweajiban pengelolaansampah terkait jenis dan kewenangan pengelola diatur dalam peraturandaerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin terselenggaranyakegiatan teknis pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungandengan sebagaimana amanat yang tecantum pada peraturan yang lebihtinggi.47Pengelolaan sampah di Kota Bandung didasari pada peraturanperundang-undangan yang berlaku mulai dari peraturan yang tingkathirakinya paling tinggi hingga paling rendah. Peraturan tersebut meliputiUndang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang- Undang Nomor. 18 Tahun 2008tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga, dan diikuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, yang kemudianditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09Tahun 2011 Tenang Pengelolaan Sampah.46Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan SampahDalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PengelolaanSampah menyatakan bahwa “pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asastanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asaskebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.47

65Segala sistematika regulasi mengenai pengelolaan sampah didasarkanpada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhakhidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanankesehatan. Berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup tersebut ditambahdengan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 tentang rancangan undangundang, maka badan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat bersamabadan eksekutif yakni Presiden Republik Indonesia membuat dan menetapkanperundangan khusus tentang pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945selanjutnya menjadi prinsip tujuan dibentuknya Undang-Undang tentangPengelolaan Sampah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (1) UU No.18 Tahun 2008 sebagai berikut: “sampah adalah sisa kegiatan sehari-harimanusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” UU No. 18 Tahun 2008menyatakan mengenai beberapa hal khusus selanjutnya diatur dalamPeraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda).

2 1.1 Cipaganti 3 (Tiga) Kota 3 1.2 Cikapundung Kolot 3 (Tiga) Propinsi Lintas Kota/Kab 4 1.2.1 Cibunut 4 (Empat) Kota 5 1.2.2 Cihapit 4 (Empat) Kota . o Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak maksimal 50 rit/hari .