Transcription

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKADMURABAHAH(Studi Kasus di BMT NU SEJAHTERA CABANG KENDAL)SKRIPSIDisusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna MemperolehGelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi SyariahDisusun oleh:PRIATININGSIH132311081FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG2017

ii

iii

MOTTO1. يَاأَيُّ َهاالَّ ِذيْ َن َآمنُ ْوأ َْوفُ ْوبِالْعُ ُق ْوِد Artinya:“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu (QS. alMa’idah [5]: 1)1Al Qur’an Terjemah, Departemen Agama RI, hlm. 107.iv

PERSEMBAHAANTugas Akhir ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadirdan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepadapenulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penuliskhususnya buat:1. Ayahanda Zaenal Abidin dan ibunda Umrotun, tercinta yang senantiasamencurahkan kasih sayangnya serta pengorbanannya dengan tulus ikhlasmerawat, mengajarkan segala kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusandoanya yang selalu menyertaiku dalam menjalani hidup ini sehinggadapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.2. Adek ku tersayang Abdurrochman Aziz, Tazkiyyatul Luthfiah danSuamiku tersayang Mokhtar yang selalu memberikan dukungan dalamsetiap langkah ku.3. Seluruh keluarga besarku, yang telah tulus mendoakan penulis,terimakasih banyak, atas jasa dan nasihat kalian selama ini akan sela kukuingat.4. Sahabat-sahabat ku, yang telah memberikan keceriaan dan artipersahabatan dalam perjalanan hidupku. Tetap kompak ya.5. Segenap keluarga besar IMAKEN (Ikatan mahasiswa Kendal) UINWalisongo Semarang, semangat dan kekompakan kalian luar biasa.Banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari kalian,terimakasih banyak atas masukan dan bimbingannya.6. Seluruh pengelola KJKS BMT NU Sejahtera yang telah membantupenulis dalam penyusunan Tugas Akhir.v

7. Seluruh teman-teman ku MUC Community dan teman-teman selainMUC, terimakasih banyak banyak kalian telah menjadi bagian dari ceritahidup ku.8. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidakdapat penulis sebutkan satu persatu.vi

vii

ABSTRAKAdanya lembaga keuangan yang saling berlomba-lomba membukalayanan syariah. BMT adalah lembaga keuangan yang berlandaskan padaprinsip syariah. Produk yang dikeluarkan BMT salah satunya adalahpembiayaan dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya tidak hanyaberbasis bagi hasil, melainkan juga ada yang berbasis jual beli. Salah satupembiayaan dengan akad jual beli disalurkan dalam bentuk pembiayaanmurabahah. Pembiayaan murabahah ini paling banyak diminati oleh paranasabah terutama bagi nasabah usaha kecil dan menengah karena sangatmembantu perekonomian masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana praktekpembiayaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal danuntuk mengetahui apakah praktek pembiayaan murabahah sudah sesuaidengan syari’ah.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metodewawancara manager, DPS, nasabah, dan dokumentasi dari BMT NUSejahtera cabang Kendal, sedangkan untuk data sekunder penelitimenggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitandengan teori pembiayaan murabahah. Setelah data penelitian terkumpulselanjutnya dilakukan analisis mnggunakan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaanmurabahah pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum memenuhiketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya adabeberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakandalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya untuk jual beli barangmelainkan untuk biaya konsumtif, padahal sudah jelas bahwa akadmurabahah adalah jual beli barang, kemudian BMT sebagai penjual tenyatatidak menunjukan barang sebagai objek jual beli murabahah, makatransaksinya tidak sah karena salah satu rukun murabahah dalam penyediaanbarang tidak ada. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidakjelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri danpihak BMT hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Penetapankeuntungan murabahah penjual tidak tau harga pokok barang. Pembayaranmasih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman, seharusnya penetapankeuntungan murabahah harus sama meskipun akan diangsur 1,2 atau 3 tahundan bergantung pada pembelian barang yang riil, bukan dari tingkat modalyang dipinjam oleh nasabah, sehingga menjadikan seperti riba. Sedangkanviii

syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah tidak terjadi rusak pada akadmurabahah di antaranya kontrak harus bebas dari riba.Kata kunci: Murabahah, BMT, Bunga, dan Ribaix

KATA PENGANTARDengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang isdapatmenyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam penulishaturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita nabi Muhammad SAW yangselalu membimbing umatnya ke jalan yang benar.Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untukmenyelesaikan program studi Strata Satu guna memperoleh gelar S1 JurusanHukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Universitas Islam Negeri WalisongoSemarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuahskripsi yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akanmenyajikan sebuah karya tulis atau tugas akhir dengan judul “TINJAUANHUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD MURABAHAH (StudiKasus di BMT NU Sejahtera cabang Kendal”.Skripsi ini mengungkapkan praktek pembiayaan akad murabahahdan membahas kesyari’ahan praktek pembiayaan akad murabahah di BMTNU Sejahtera cabang Kendal. Perlunya kajian mengenai praktek pembiayaanakad murabahah ini dikarenakan saat ini BMT memiliki peran yang cukupbesar dalam kehidupan masyarakat. Skripsi ini berusaha untuk memberikanpembuktian mengenai kesyari’ahan praktek pembiayaan akad murabahahyang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera cabang Kendal.Dari hasil penelitian penulis juga berusaha memberikan analisisanalisis untuk menghindari kesalah pahaman tentang praktek pembiayaanakad murabahah. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk menambahpemahaman penulis mengenai praktek pembiayaan akad murabahah sertax

dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang berminat terhadap pembiayaanakad murabahah.Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikanterimakasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya atas bantuan, dorongan, dansaran sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis sampaikan rasa terimakasihkepada:1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.2. Bapak Akhmad Arif Junaidi, S.Ag, M.Ag, Selaku Dekan FakultasSyari’ah dan Hukum UIN walisongo Semarang.3. Bapak Afif Noor, S.Ag. SH., M.Hum, selaku Kajur Hukum EkonomiIslam (Muamalah), serta Bapak Supangat, M.Ag, selaku Sekjur HukumEkonomi Islam (Muamalah).4. Bapak Supangat, M.Ag selaku dosen wali yang telah bersediamembimbing dari awal semester hingga akhir semester.5. Bapak Nur Khoirin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, serta BapakSupangat, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkanwaktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahandalam menyusun skripsi ini.6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkanku, atas segala kasihsayang serta do’anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.7. Semua sahabat dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkansatu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.Teriring do’a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikandari semuanya dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya penulis menyadaribahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namunxi

demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisdan pembaca pada umumnya.Semarang, 04 Juni 2017PenulisPRIATININGSIH132311081xii

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL .iHALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .iiHALAMAN PENGESAHAN .iiiHALAMAN MOTTO .ivHALAMAN PERSEMBAHAN .vDEKLARASI .viiABSTRAK .viiiKATA PENGANTAR .ixDAFTAR ISI .xiiBAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah .1B.Rumusan Masalah .9C.Tujuan Penelitian .9D. Manfaat Penelitian .9E.Tinjauan Pustaka .10F.Metode Penelitian .14F. Sistematika Penulisan skripsi .18BAB II AKAD MURABAHAH DALAM HUKUM ISLAMA. Pengertian Murabahah .20B.Dasar Hukum Murabahah .24C.Rukun dan Syarat Murabahah .27D. Jenis-jenis Murabahah.29E.Tujuan digunakan Murabahah.30F.Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah .31G. Keuntungan Murabahah, Bunga dan Riba .39xiii

H. Hikmah kesyariatan Murabahah .47BAB III PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT NUSEJAHTERA CABANG KENDAL.A. Profil BMT NU Sejahtera .491. Sejarah Berdirinya BMT NU Sejahtera .492. Struktur .533. Visi dan Misi .544. Tujuan .545. Kegiatan BMT .546. Inovasi Layanan.557. Asas dan Prinsip Dasar BMT .568. Produk-Produk BMT .57Praktek Murabahah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal .661. Prodak murabahah .662. Pihak-pihak dalam murabahah .703. Penetapan margin murabahah.724. Administrasi .755. Denda .766. Jaminan .77B.BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM A CABANG KENDALA. Analisis Rukun Murabahah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal821. Penjual.832. Pembeli.843. Objek Akad .84xiv

B.4. Harga .895. Shighat (ijab dan qobul) .91Analisis Syarat Murabahah di BMT NU Sejahtera cabangKendal .921. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah .932. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yangditerapkan .943. Kontrak harus bebas dari riba.954. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadicacat atas barang sesudah pembelian .975. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitandengan pembelian dilakukan secara utang .97BAB V PENUTUPA. Kesimpulan .102B.Saran-Saran .104C.Penutup .105DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN-LAMPIRANDAFTAR RIWAYAT HIDUPxv

BAB IPENDAHULUANA.Latar belakangKeuangan Islam sebenarnya telah ada sejak zamanRasullulah Muhammad SAW seiring dengan tumbuhnya agamaIslam di sekitar tahun 600-an masehi, sebab keuangan Islam adalahbagian dari muamalah, dan muamalah adalah bagian dariperibadatan agama Islam itu sendiri. Sistem keuangan Islam yangbebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatifterbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.1Secara harfiah/lughawi, baitul maal berarti rumah dana, danbaitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal berfungsi sebagaipengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosoial,sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotifkeuntungan (laba). Jadi dalam baitul maal wa tamwil adalahlembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yangmencari keuntungan.2Baitul maal wattamwil (BMT) menetaskan sebuah usaha3kecil. Keberadaan BMT merupakan represensi dari kehidupanmasyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampumengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. BMT diperlukan1Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam,Yogyakarta: Kaukaba (anggota IKAPI), 2014, hlm.47.2Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari‟ah Dalam Perspektif KewenanganKeadilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.353.3M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 431.1

2karena masyarakat membutuhkannya sebab belum ada lembagaperbankan yang mampu berhubungan langsung dengan pengusahakecil bawah dan kecil. Peran BMT adalah melakukan pembinaandan pendanaan yang berdasarkan prinsip syari’ah. Peran inimenegaskan arti penting prinsip-prinsip syari’ah dalam kehidupanekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari’ah yangbersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yangserba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMTmempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalamsegala aspek kehidupan masyarakat.Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yanghidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnyapengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhidari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnyaekonomi masyarakat. Maka keberadaan BMT diharapkan mampumengatasi masalah ini lewat penentuan kebutuhan-kebutuhanekonomi masyarakat.4Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapirentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengahmasyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus padamasalah ekonomi yang tidak menentu. Besar pengaruh rentenirterhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena adanya unsurunsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang4Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‟ah Deskripsi danIlustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, hlm. 108.

3masyarakat hadapi, oleh karena itu, BMT diharapkan mampuberperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.Peranan lembaga keuangan syariah seperti halnya BMTsebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jeniskontrak perdagangan syari’ah. Perdagangan secara umum berartikajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terusmenerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasadengan disertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pastimempunyai asas dan prinsip secara syari’ah. Salah satunya adalahpenyaluran dana dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahahpada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahankeuntungan yang disepakati.5 Untuk memenuhi kebutuhan barangoleh nasabahnya, BMT membeli barang dari supplier sesuai denganspesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudianBMT menjual kembali barang tersebut kepada nasabah denganmemperoleh keuntungan yang disepakati.6 Sementara itu, nasabahakan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunaimaupun cicil. Tetapi Murabahah adalah transaksi jual beli (barangyang akan menghasilkan laba/keuntungan), dan bukan transaksikredit (pinjam meminjam uang) yang menggunakan bunga (riba).75Dahlan Siamat, Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter danPerbankan, Jakarta: LPFEUI, 2005, hlm. 423.6Amalia Nuril Hidayati, “Implementasi Akad Murabahah Pada BankSyari‟ah Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Ahkam Jurnal Hukum Islam,Tulungagung: STAIN Tulungagung, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013, hlm.163,t.d.7Widodo. Moda., hlm. 410.

4Menurut ulama mazhab Maliki, sebagaimana dijelaskanoleh A. Karim Adiwarman dalam bukunya bahwa, membolehkanbiaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu danbiaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, imembolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbuldalam suatu transaksi kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karenakomponen ini termasuk keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yangtidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagaikomponen biaya. Mazhab Hanafi membolehkan membebankanbiaya-biaya secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli,namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memangsemestinya dikerjakan oleh penjual. Mazhab Hambali berpendapatbahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapatdibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkankepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.8Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yangsama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namundemikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembagakeuangan syari’ah terutama BMT dengan menambah beberapakonsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapivaliditas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-8A. Karim Adiwarman, Fiqih dan Keuangan Bank Islam: Analisis, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 114.

5benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secarasyari’ah.Kemudian dalam pembiayaan murabahah telah diatur dalamFatwa DSN/ No.04/ DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebutketentuan umum mengenai murabahah yang terdapat dalam banksyari’ah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat gunamelangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagaikegiatan, bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagiyangmemerlukannya,menegaskanhargayaitu menjualbelinyakepadasuatu barang denganpembelidanpembelimembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.9Dalam praktek pembiayaan murabahah agar sesuai dengansyari’at Islam di dasarkan pada Al-Qur’anِ يآأَيٌّهاالَّ ِذين آمنُواالَتَأْ ُكلُواأَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالْب ٍ اطلِش إِالَّأَ ْن تَ ُك ْو َن ََتَ َارًة َع ْن تَ َر . اض ِمْن ُك ْم َ ْ َْ ْ َ ْ ْْ َ َْ َ َArtinya:“Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualidengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu”.10 (QS. Al-Nisa’ [4]:29).Dalam kontek pembiayaanmurabahah, baitul maal watamwil (BMT) adalah sedang melakukan transaksi “jual beli barang”sebagaimana esensi murabahah adalah “a simply sale”. Dengan9Fatwa Dewan Syari’ah Nasioanal, No:04/DSN-MUI/IV/2000, TentangPembiayaan Murabahah.10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006, hlm. 84.

6demikian, apapun alasannya, jika BMT bertransaksi murabahahrealisasinya berupa “uang/dana/cash withdrawal” dan bukannya“barang/ komoditas riil”, maka hakekatnya transaksinya adalah “jualbeli uang”. alasan yang dapat dipergunakan BMT merealisasikanpembiayaan murabahah berupa uang antara lain karena yananmurabahah, bisa juga dengan alasan menggunakan akad “wakalah”.Perbedaan sistem operasional antara LKK (lembagakeuangan konvensional) dengan BMT (baitul maal wa tamwil) atauLKI (lembaga keuangan Islam) adalah bahwa LKK, hakekatnyaadalah “jual beli uang”. karena dalam ekonomi konvensional,apapun (komoditas, jasa dan uang) dianggap “barang” yang bisadipejual belikan. Pada saat LKK menerima dana dari masyarakatdan memberikannya imbalan bunga, bunga dana inilah sebagai“harga beli”. Oleh sebab variasi barang yang diperjualbelikandemikian banyak tampaknya “agak sulit” mengkait-kaitkan sukubunga fasilitas kredit pada LKK dengan pricing pembiayaanmurabahah. Antara jenis LKI/LKS saja (BMT/KJKS, BPRS, BUSNon Devisa, BUS Devisa) dalam kebijakan penjualan dalampengertian pengambilan keuntungannya berbeda-beda.Salah satu lembaga keuangan syari’ah yaitu BMT NUSejahtera cabang Kendal yang menggunakan prinsip syari’ah yangmenjalankan konsep murabahah, yaitu akad jual beli barang denganmenyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yangdisepakati oleh penjual dan pembeli. Di dalam praktek murabahah

7yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera cabang Kendal yaitu pihakBMT atau penjual (ba‟i) tidak menunjukan barang sebagai objekmurabahah melainkan hanya menyediakan uang tanpa adanya akadwakalah tetapi BMT menyediakan surat kuasa untuk menguasakanpembeli (mustariy) untuk membeli barang sendiri dan disepakatisetelah akad murabahah dilaksanakan, dan pihak BMT tidak inginmenanggung kerugian dengan resiko tinggi atas nasabah dan banyaknasabah tidak jujur kemudian pihak BMT mengganti akadmudharabah menjadi akad murabahah tetapi masih dengan skemamudharabah, adanya bagi hasil yang ditentukan 1,75% per bulandikalikan modal awal atau 21% per tahun, 42% dua tahun danseterusnya, bukan dari pembelian suatu barang yang riil di tambahkeuntungan, kemudian dilakukan secara berkali-kali dalam satuanwaktu selama satu priode peminjaman uang berarkhir, dimana BMTini menetapkan sistem bunga flat/tetap (perhitungan bunga selalusama setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentasi bungadikalikan pokok pinjaman). Praktek pembiayaan ini dilakukan olehpengusaha kecil kebawah seperti pedagang, petani dan sebagainya,pihak BMT menambahkan tambahan uang dari salah satu pihak ataspenggunaan sejumlah uang berdasarkan pinjam meminjam uang.Hal ini disebabkan pihak BMT sudah menyusun peraturan di ensyaratkan bagi hasil sebagai tambahan atas uang yang dipinjamsesuai kesepakatan.

8Masyarakat umum juga tidak mau tahu mengenai produkmurabahah yang dipraktekkan oleh BMT NU Sejahtera. Merekahanya mau mudahnya saja karena proses pencairan dana lebih cepatdan mudah, tanpa melihat secara proses dan praktek murabahahyang dilakukan oleh BMT NU ripembiayaan tersebut peneliti memandang praktek dari pembiayaanmurabahah semacam ini tidak sesuai dengan konsep syari’ahkarena dengan tidak adanya akad wakalah pada pembiayaanmurabahah kemudian adanya keuntungan yang diambil berulangulang ditentukan dari uang yang dipinjam, bukan dari biaya yangdigunakan untuk membeli barang riil ditambah keuntungan, danpada posisi ini ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan karenaadanya ketidak seimbangan antara nasabah dengan BMT dalam bagihasil bukan keuntungan yang disepakati bersama yang semestinyadidapat oleh pembeli (mustariy), yakni jumlah setoransemakintinggi. Tergantung lamanya waktu pelunasan. atakanmendapatkan bagi hasil dalam keuntungan untuk penjual (ba‟i) yangnominalnya relatif sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlahsetoran yang berkali-lipat seterunya sampai pinjam meminjamselesai. Semakin lama pembayaran cicilan maka semakin besar pulajumlah uang yang disetorkan karena lamanya waktu pelunasan. Dankalau dihitung secara keseluruhan keuntungannya yang diperolehBMT NU Sejahtera lebih tinggi dari Lembaga Keuangan

9Konvensional. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menelitilebih dalam untuk penelitian dalam bentuk skripsi yang HAH (Studi Kasus di BMT NU SEJAHTERACABANG KENDAL)”B.Rumusan Masalah1.Bagaimana praktek akad murabahah di BMT NU Sejahteracabang Kendal?2.Apakah dalam praktek akad murabahah di BMT NU Sejahteracabang Kendal sudah sesuai dengan syari’ah?C. Tujuan PenelitianPenelitian ini mempunyai tujuan:1.Untuk mengetahui praktek terhadap akad murabahah di BMTNU Sejahterah cabang Kendal.2.Untuk mengetahui praktek akad murabahah di BMT NUSejahterah cabang Kendal sudah sesuai syari’ah.D. Manfaat PenelitianManfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:1.Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.2.Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi danreferensi mengenai praktek terhadap akad an Hukum Ekonomi Islam.aplikasiterhadap

10E.Tinjauan PustakaPenelitian yang berkaitan yang mengenai akad murabahahsudah banyak yang mengaji. Penelitian tentang akad murabahahyang tersusun dalam bentuk karya ilmiah yang sudah ada, gunamenghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama. Adapunbuku-buku atau literatur yang membahas tentang akad murabahahantara lain:Dalam buku “Bank Islam dan Bunga Studi Kritis LaranganRiba dan Interpretasi Kontemporer” yang di tulis oleh AbdullahSaeed menjelaskan bahwa murabahah merupakan bentuk penjualanpembayaran yang ditunda dan perjanjian komersil murni, walaupuntidak berdasarkan pada teks al-Qur’an atau as-Sunnah, tetapidibolehkan dalam hukum Islam.Kemudian dalam buku “Moda Pembiayaan LembagaKeuangan Islam Perspektif Aplikatif” karya Sugeng abahah,murabahah sebagai instrumen pembiayaan, legalitas murabahah,rukun dan syarat, aplikasi pembiayaan, pricing untuk pembiayaanberjangka, marjin, bentuk nominal atau prosentase, penetapanmarjin, bolehkah mengacu besarnya suku bunga pada LKK, marjinbolehkah menghitung dengan metode anuitas (metode ini mengaturjumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiapbulan), effective rate (metode inimenghitung bunga yang harusdibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulansebelumnya) atau flat rate (metode ini, perhitungan selalu sama

11setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentasi bunga dikalikanpokok pinjaman awal), angsuran pembiayaan, diskon, biaya bank,managemen resiko, agunan, denda, potongan pelunasan, kesalahanyang terjadi dalam aplikasi murabahah, kontroversi dalampembiayaan. Pembahasan dalam buku ini dijelaskan bahwapengambilan keuntungan dilakukan hanya satu kali dalam transaksi.Kemudian di dalam Jurnal al-Ihkam Vol.8, No.1 Juni, olehMarwini, “Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS diPerbankan Syari‟ah”. Dalam analisisnya penulis menjelaskanbahwa produk pembiayaan murabahah KPR Syari’ah mempunyaiketentuan-ketentuan pokok yang mengatur mekanisme produkpembiayaan murabahah KPR syari’ah. Kemudian dilihat dari syaratrukun akad, telah memenuhi syarat-rukun sahnya akad jual beli.Prosedur yang dilakukan dalam mekanisme Pembiayaan KPRSyari’ah adalah bank sebagai penjual barang telah sesuai denganprinsip jual beli murabahah, yaitu memberitahukan secara jujurharga pokok dan ditambah margin keuntungan. Penentuankeuntungan murabahah pembiayaan KPR Syari’ah menggunakankomponen cost of found, overhead cost, premi risiko, dan jangkawaktu. Komponen-komponen ini juga digunakan untuk menghitungbunga kredit di bank konvensional. Oleh karena komponen yangdigunakan dalam menentukan margin murabahah Pembiayaan KPRSyari’ah adalah kurang tepat digunakan dalam bank syari’ah, onal.pembahasan murabahah, perbankan syari’ah, cost of found,

12overhead cost, premi risiko, jangka waktu, kesimpulan. Meskipundalam pembahasan jurnal ini dijelaskan secara rinci terkait denganmurabahah. Dalam penelitian yang penulis lakukan terfokus padakomponen yang digunakan dalam menentukan margin murabahahpembiayaan KPR syari’ah adalah kurang tepat digunakan di banksyari’ah, karena cenderung kepada praktek riba dalam bankkonvensional.Kemudian Ahkam Jurnal Hukum Islam, Volume 1, Nomor2, Desember 2013, oleh Amalia Nuril Hidayati, dalam bab“Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syari‟ah DalamPerspektif Hukum Islam” (STAIN Tulungagung), dalam jurnal inimembahas bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan olehperbankan syari’ah kepada nasabah harus melakukan perikatan.Pada bank syari’ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensiduniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkanhukum Islam. Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yangdibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadapobjeknya. Untuk melakukan suatu perikatan, terdapat rukun dansyarat yang harus dipenuhi, diantaranya terdapat subjek akad (al„aqidain), pernyataan kehendak para pihak (shigatul-„aqad), objekakad (mahallul-„aqad), dan tujuan akad (maudhu‟ al-„aqad).Implementasi akad murabahah dalam perbankan syari’ah yaitu banksebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasiyang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan,kemudian menjual ke nasabah tersebut dengan penambahan

13keuntunganyang disepakati. Sementaraitu, nasabahakanmengembalikan utangnya d

MURABAHAH (Studi Kasus di BMT NU SEJAHTERA CABANG KENDAL) SKRIPSI . Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara manager, DPS, nasabah, dan